Dinamika Historis Sosial Politis _MAKALAH

 

KATA PENGANTAR

 

 

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini, Makalah ini merupakan hasil dari tugas kelompok bagi para mahasiswa, untuk belajar dan mempelajari lebih lanjut tentang topik Dinamika Historis sosial politik, .Penyusunan makalah ini bertujuan untuk menumbuhkan proses belajar mandiri kepada mahasiswa, agar kreativitas dan penguasaan materi kuliah dapat optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengetahui tentang berbagai Masalah Dinamika Historis social politik.

 Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan senantiasa menjadi sahabat dalam belajar untuk meraih prestasi yang gemilang. Kritik dan saran dari dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam belajar pada masa mendata.

DAFTAR ISI

 

Kata Pengantar..........................................................................................................................   i

Daftar isi.....................................................................................................................................   ii

BAB 1 PENDAHULUAN.........................................................................................................   iii

1.1  Latar belakang masalah................................................................................................   iv

1.2  Rumusan  masalah.........................................................................................................   v

BAB 2 PEMBAHASAN............................................................................................................   1

2.1  Pengertian sistem politik indonesia...............................................................................   2

2.2  Sejarah sosial politik indonesia.....................................................................................   6

BAB 3 PENUTUP.....................................................................................................................   26

3.1  Kesimpulan.....................................................................................................................   28

3.2  Kritik dan saran.............................................................................................................   28

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

 PENDAHULUAN

 

1.1         Latar belakang masalah

       Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan (termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat. Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik.  Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

1.2         Rumusan masalah

            

  Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.      Apa yang dimaksud sistem politik?

2.      Bagaimana sejarah sistem sosial politik di Indonesia dan bagaimana ikhtisar sosial politik indonesia?

3.      Apa saja dinamika sosial politik indenoesia ?

4.      Bagaimana implementasi sosial politik indonesia?

5.      Bagaimana peran serta dalam sistemsosial politik di Indonesia?

BAB 2

                                                PEMBAHASAN

   

2.1          Pengertian sistem politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

2.2         Sejarah sosial Politik Indonesia

Kehidupan politik Indonesia akhir-akhir ini ditandai dengan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan anggota parlemen dan presiden setiap lima tahun. Setelah jatuhnya Orde Baru (Orde Baru) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan dimulainya Era Reformasi, setiap pemilihan yang diadakan di Indonesia dianggap independen dan adil. Namun, politik Indonesia masih belum bisa terbebas dari korupsi di pemerintahan, kolusi dan nepotisme, dan juga ‘uang politik’ yang memungkinkan orang membeli posisi politik dan kekuasaan di pemerintahan.Semua isu ini masih bisa ditemukan di Indonesia belakangan ini. Beberapa ahli menganggap isu-isu ini sebagai bagian dari proses pembangunan di Indonesia yang menjadi negara demokratis penuh. Menurut Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan demokrasi ‘tidak benar. Terlebih lagi, perlu juga ditekankan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara demokratis dengan usia yang cukup muda dan oleh karena itu sangat wajar bila Indonesia mengalami beberapa masalah dalam perkembangan demokrasi.

Kondisi politik saat ini di Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang politik di Indonesia. Sejarah politik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagian memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian, perkembangan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama (terutama Islam), kolonialisme, dan konflik politik. Misalnya, perkembangan politik kolonialisme Jepang di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkembangan politik di era Orde Baru.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia juga mengembangkan berbagai jenis sistem politik sekaligus yang dianggap cocok untuk era tertentu.

1.      Era Pra-Kolonial

Era ini dianggap sebagai era pertama dalam sejarah politik Indonesia. Dari berbagai sumber yang di dapat menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai entitas politik. Sebelum ada pemerintahan, Indonesia diperintah oleh banyak raja yang memiliki kerajaan sendiri di beberapa daerah yang berbeda.

Di era pra-kolonial, sistem politik berpusat pada sosok tunggal yang memimpin masyarakat dan memiliki keahlian khusus yang membuat sosok ini berbeda dari orang-orang. Tokoh ini juga memiliki kepribadian karismatik dan terkadang sosok ini juga memiliki kekuatan supernatural yang membuat orang menjadi taat. Kemudian didukung oleh tentara dan memiliki kekuatan mutlak di kerajaan. Orang akan memberi penghormatan kepada penguasa ini sebagai simbol ketaatan mereka.

2.      Era Kolonial

Era berikutnya dalam sejarah politik Indonesia adalah era kolonial. Indonesia ini dijajah oleh beberapa negara Eropa pada tahun yang berbeda. Negara Eropa pertama yang menjajah Indonesia adalah Portugis. Negara Eropa yang juga menjajah Indonesia adalah Belanda.

Kolonisasi Belanda di Indonesia paling lama dibandingkan dengan Negara lain. Alasan utama Negara-Negara Eropa ini datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Selama penjajahan di Negara-Negara ini, Indonesia berada di bawah pandangan politik mereka.

Selain negara-negara Eropa, Indonesia juga dijajah oleh Jepang juga. Sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa pasti berbeda dengan sistem politik yang dikembangkan oleh Jepang saat mereka memerintah Indonesia. Apalagi era kolonial ini membawa begitu banyak dampak terhadap perkembangan sistem politik di Indonesia. Beberapa elemen sistem politik saat ini di Indonesia masih terpengaruh oleh sistem politik yang dibawa ke negara ini oleh penjajah tersebut.

3.      Orde lama

Setelah mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara yang sebenarnya, orang-orang Indonesia menunjuk Soekarno sebagai presiden pertama bagi mereka. Soekarno tidak hanya dikenal sebagai presiden pertama Indonesia tapi dia juga dikenal sebagai ikon perjuangan Indonesia untuk mencapai kemandirian dari penjajah. Soekarno memiliki beban yang sangat besar untuk membangun sistem politik dan sosial di Indonesia setelah era kolonial.

Ada berbagai pandangan politik yang digunakan Soekarno dalam memerintah negara. Namun, pandangan politik dasarnya masih demokrasi. Berbagai konflik politik terjadi di era ini dan sampai pada puncaknya ketika terjadi kekacauan politik besar pada tahun 1960an.

4.      Orde Baru

Setelah kekacauan politik yang besar di tahun 1960an, Soekarno digantikan oleh Soeharto yang menjadi presiden kedua Indonesia. Era ini dikenal sebagai dengan era Orde Baru. Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun dan ada banyak perbaikan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.

Di sisi lain, Soeharto juga dikenal sebagai penguasa yang mempromosikan korupsi dan penindasan di pemerintahannya juga. Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang besar meski utang Indonesia juga meningkat. Orang-orang tertindas dan dilarang menunjukkan pandangan politik mereka dan ada banyak kasus hak asasi manusia yang mengerikan yang terjadi selama masa kepresidenan Suharto. Ketika ekonomi domestik yang menjadi fondasi pemerintahan Soeharto ambruk pada tahun 1990an, Soeharto kehilangan kekuatannya secara signifikan.

5.      Orde Reformasi

Setelah jatuhnya Soeharto, melalui gerakan sipil yang masif, Indonesia mengumumkan babak baru dalam sejarah politiknya. Era setelah Orde Baru dikenal sebagai Era Reformasi. Hal yang paling penting di era ini adalah orang mendapatkan lebih banyak kekuatan dalam masalah politik dan pemerintahan. Era Reformasi dianggap sebagai era ketika kekuasaan politik diberikan kembali kepada masyarakat Indonesia.

Kemudian terjadi perubahan struktural besar-besaran dalam aspek pemerintahan dan politik seperti desentralisasi kekuasaan ke provinsi dan keterbatasan masa jabatan presiden. Di sisi lain, masih ada beberapa masalah di pemerintahan seperti korupsi, kemiskinan, dan distribusi modal di kelas tinggi. Namun, secara keseluruhan, kondisi politik di era ini dinilai lebih dinamis dan kondusif dibanding kondisi politik Orde Baru.

2.3         Ikhtisar sosial politik indonesia

Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan satu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Namun, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang diakui oleh negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu); ateis bukanlah pilihan yang tepat.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri, Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam.

Desenstralisasi politik di era pasca-Suharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan daerah dan efek dari perkembangan ini tersirat dalam pengambilan keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu. Contoh kebijakan-kebijakan politik di daerah Muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat misalnya adalah pelarangan usaha dengan bahan dasar babi atau mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung. Kebijakan-kebijakan semacam ini akan terkesan aneh jika diimplementasikan di wilayah timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen.

Dengan mayoritas penduduk Muslim dan dominasi pulau Jawa (yang mayoritasnya Muslim) dalam politik nasional, secara keseluruhan Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Presiden yang menganut agama non-Muslim, tampaknya mustahil. Walaupun begitu, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat karena sebagian besar Muslim Indonesia adalah Muslim abangan. Contohnya, mayoritas kaum Muslim menolak penerapan hukum Sharia. Contoh yang lain yaitu ketika Megawati Sukarnoputri terpilih menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001, hanya sedikit kelompok minoritas yang menolak kepemimpinannya karena mempercayai satu doktrin Islam yang tidak memperbolehkan perempuan untuk memimpin.

Sistem politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga:

• Eksekutif
• Legislatif
• Yudikatif

BAB 3

                                               PENUTUP

 

3.1                  Kesimpulan

         Bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut.   

        

3.2                   Kritik dan saran

 

                       Demikian yang dapat kami paparkan  mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini

         Kami banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan -kesempatan berikutnya Semoga makalah ini berguna bagi kami pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Listyarti,  Retno, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas XI, Jakarta:          Esis.

Mariam Budiarjo, dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003

http://www.algore04.com/politik-indonesia-sejarah-karakteristik-dan-implementasi/

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385

http://blog.unnes.ac.id/ayukwitantri/2016/02/23/sistem-politik-indonesia-sejarah/.